Jakarta, 11 Maret 2025 – Mantan Presiden Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), akhirnya angkat bicara terkait kasus dugaan korupsi di PT Pertamina yang tengah menjadi sorotan publik. Dalam pernyataannya, SBY menekankan pentingnya transparansi, akuntabilitas, serta penegakan hukum yang tegas untuk memastikan kasus ini diusut tuntas dan tidak merugikan rakyat Indonesia.
Kasus dugaan korupsi yang melibatkan sejumlah eksekutif anak perusahaan Pertamina ini diduga telah menyebabkan kerugian negara hingga miliaran dolar akibat penyimpangan dalam impor minyak. Publik pun geram dan menuntut kejelasan serta langkah nyata dari pemerintah dan aparat penegak hukum untuk menyelesaikan persoalan ini secara transparan.
SBY: “Korupsi Harus Diberantas Tanpa Pandang Bulu”
Menanggapi kasus ini, SBY menegaskan bahwa korupsi merupakan musuh bangsa yang harus diberantas tanpa pandang bulu. Dalam keterangannya, ia menekankan bahwa praktik korupsi di BUMN, khususnya di sektor energi yang sangat strategis bagi perekonomian nasional, dapat memberikan dampak luas terhadap kepercayaan publik dan stabilitas ekonomi negara.
“Sebagai bangsa, kita harus memiliki komitmen kuat untuk memberantas korupsi, apalagi jika terjadi di sektor penting seperti energi. Kasus ini harus diusut secara transparan, dan mereka yang terbukti bersalah harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum,” ujar SBY.
Ia juga menambahkan bahwa Indonesia telah memiliki lembaga-lembaga hukum yang cukup kuat, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan Agung, dan Kepolisian, untuk mengusut tuntas kasus ini. Oleh karena itu, ia meminta agar semua pihak mendukung kerja aparat penegak hukum dan tidak mengintervensi proses yang sedang berjalan.
Menyoroti Pentingnya Reformasi Tata Kelola BUMN
SBY juga menyoroti perlunya reformasi dalam tata kelola BUMN, terutama di sektor energi, untuk memastikan bahwa perusahaan-perusahaan negara tidak lagi menjadi lahan praktik korupsi. Menurutnya, korupsi di BUMN bukan hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga bisa berdampak pada stabilitas harga energi di dalam negeri.
“Reformasi di tubuh BUMN, terutama dalam pengelolaan keuangan dan pengadaan, sangat mendesak. Kita harus memastikan ada mekanisme pengawasan yang ketat agar tidak ada lagi celah bagi korupsi untuk berkembang,” tegasnya.
Lebih lanjut, SBY menyarankan agar pemerintah memperkuat sistem pengawasan internal dan eksternal terhadap BUMN, serta mengoptimalkan peran Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan lembaga audit lainnya untuk memastikan setiap transaksi keuangan dilakukan secara transparan dan sesuai aturan.
Desakan agar Pemerintah dan DPR Bertindak
Selain menyoroti pentingnya penegakan hukum, SBY juga mendesak pemerintah dan DPR untuk mengambil langkah konkret dalam menangani kasus ini. Ia menilai bahwa skandal ini harus menjadi momentum bagi pemerintah untuk memperkuat kebijakan anti-korupsi di sektor energi dan memperbaiki sistem pengadaan di BUMN.
“Saya berharap pemerintah dan DPR dapat melihat kasus ini sebagai peringatan penting bahwa masih ada kelemahan dalam pengelolaan BUMN yang harus segera dibenahi,” katanya.
SBY juga mengajak masyarakat untuk terus mengawal perkembangan kasus ini agar proses hukum berjalan dengan transparan dan adil. Menurutnya, peran publik sangat penting dalam memastikan bahwa kasus ini tidak berakhir dengan impunitas bagi para pelaku korupsi.
Masyarakat Harus Ikut Mengawasi
Selain mendesak pemerintah dan aparat penegak hukum, SBY juga mengingatkan masyarakat agar tetap aktif mengawasi jalannya kasus ini. Ia menilai bahwa keterlibatan masyarakat dalam mengawasi penegakan hukum akan memberikan tekanan bagi para pemangku kepentingan untuk bekerja lebih transparan dan profesional.
“Kita tidak bisa menyerahkan sepenuhnya pemberantasan korupsi kepada aparat hukum saja. Masyarakat harus ikut mengawasi dan memberikan dukungan terhadap upaya pemberantasan korupsi. Jika ada indikasi kasus ini tidak ditangani dengan baik, kita harus bersuara,” ujar SBY.
Kesimpulan
Dugaan korupsi di Pertamina telah menjadi isu besar yang menyita perhatian publik. Dengan kerugian negara yang diduga mencapai miliaran dolar, kasus ini menjadi ujian bagi pemerintah dan aparat penegak hukum dalam menegakkan prinsip transparansi dan akuntabilitas.
Tanggapan SBY menunjukkan bahwa pemberantasan korupsi harus menjadi agenda utama, tidak hanya bagi pemerintah tetapi juga seluruh elemen masyarakat. Reformasi tata kelola BUMN dan sistem pengawasan yang lebih ketat menjadi langkah penting untuk memastikan agar skandal serupa tidak terjadi lagi di masa depan.
Kini, publik menunggu tindakan nyata dari pemerintah, DPR, serta aparat hukum dalam menangani kasus ini. Apakah akan ada kejelasan dalam pengusutan kasus ini? Masyarakat akan terus mengawasi.
Komentar